Pengukuran Kadastral

Pengukuran Kadastral

<< Kembali ke Informasi Layanan

Pengukuran dan pemetaan batas bidang tanah atau biasa disebut pengukuran kadastral adalah pengukuran yang dilakukan terhadap bidang tanah yang akan dimohonkan Haknya. Dasar hukum pengukuran kadastral adalah Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan tersebut termasuk mengatur kewenangan pengukuran yaitu untuk luas di bawah 10 Ha ada di Kantor Pertanahan, luas lebih dari 10 Ha sampai dengan 100 Ha ada di Kantor Wilayah BPN sedangkan untuk luas di atas 1000 Ha merupakan kewenangan BPN RI. Luas tanah yang akan diukur untuk HGU biasanya lebih besar dari tanah-tanah non-pertanian/pemukiman dan peruntukannya untuk usaha perkebunan.

Secara singkat prosedur dan syarat-syarat umum pengukuran kadastral dapat dilihat di Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agararia dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Khusus untuk pengukuran dalam rangka permohonan hak atau tujuan lainnya dengan luas lebih dari 10 - 1000 hektar yang kegiatannya dilakukan oleh BPN RI harus dilengkapi dengan syarat-syarat sbb:

CEKLIST BERKAS PERMOHONAN

PELAYANAN PENGUKURAN DAN PEMETAAN KADASTRAL

Nama Pemohon :

Luas                    :

Lokasi                 :

 

No.       PERSYARATAN PERMOHONAN                                               

  1. Surat Permohonan Bermaterai cukup
  2. Fotocopy KTP Pemohon ( Direktur ) *Catatan Nama pemohon harus tercantum dalam akta Pendirian atau akta perubahan
  3. Surat Kuasa (Apabila dikuasakan)
  4. Fotocopy KTP penerima kuasa (Apabila dikuasakan)
  5. Fotocopy Akta Pendirian Badan Hukum dan Pengesahan Badan Hukum/ Persetujuan Perubahan dari Pejabat yang Berwenang
  6. Fotocopy Akta Perubahan Badan Hukum (apabila ada Perubahan) dan Pengesahan Badan Hukum/ Persetujuan Perubahan dari pejabat yang berwenang
  7. Tanda Daftar Perusahaan
  8. Dokumen Perolehan Lahan
  9. Peta Perolehan Lahan
  10. Daftar Rekapitulasi Perolehan Lahan sesuai izin
  11. Fotocopy izin lokasi
  12. Fotocopy Pelepasan Kawasan Hutan
  13. Fotocopy Telaah BPKH
  14. Fotocopy Ijin Usaha Perkebunan
  15. Surat Pernyataan Tidak Sengketa
  16. Surat Pernyataan Telah Memasang Tanda Batas
  17. Peta Permohonan Pengukuran
  18. Peta Telaah Lokasi
  19. Surat Pengantar dari Kanwil/Kantah
  20. Fotocopy Resume Panitia B